Larang, atau Izinkan Impor Garam?

Tulisan ini dibuat pada 29 Januari 2012, untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Keuangan Publik

Saat itu, isu yang sedang santer beredar adalah kritisasi mengenai kebijakan impor garam. Saya ingin mempublikasikan kembali bahasan mengenai hal ini, sekaligus menggumamkan, betapa mudahnya suatu isu tenggelam ditelan isu yang lainnya.

 Era globalisasi membawa gelombang perubahan dinamis dengan daya paksa tinggi. Mau tidak mau setiap negara dituntut untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan itu. Siapa yang tidak dapat beradaptasi, ia akan dihantam oleh gelombang perubahan itu sendiri. Dunia berubah seiring waktu yang berjalan, negara-negara saling bergantian memasuki fase yang berbeda dalam gelombang konjungtur ekonomi. Silih berganti dari masa ke masa, dari negara satu ke negara lain.

Pada era sebelumnya, sebuah negara—sangat dimungkinan—dapat membatasi jumlah barang dan jasa impor dari luar negeri dengan cara pengenaan pajak, kuota impor, bea dan cukai, maupun dengan peraturan lain. Namun kini, ketika era pasar bebas dimulai, batasan antar negara yang dulunya ada kini seolah menjadi lenyap. Batas itu hanyalah sebagai batas teritori hukum, dimana pada realitanya batas itu tidak ada. Orang, barang, dan jasa  dari suatu negara dapat dengan mudahnya berpindah dari satu negara ke negara lain.

Beberapa waktu lalu, Presiden SBY selaku pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi menyetujui kebijakan legalisasi impor garam. Reaksi yang berlebihan muncul dikalangan DPR. Mereka menyatakan bahwa hal tersebut akan mematikan petani-petani garam lokal. Sebagai imbas dari orasi salah satu anggota DPR tersebut, para grassroot perekonomian Indonesia yang terdiri dari rakyat kecil dan petani garam terhantam gelombang ketakutan yang sebetulnya tidak perlu ditakutkan. Anggota DPR dengan argumennya yang meyakinkan—namun tanpa dasar—berusaha meyakinkan ribuan rakyat Indonesia bahwa seharusnya presiden tindak membiarkan garam produksi luar negeri masuk ke Indonesia.

Salah satu stasiun televisi swasta tanpa mempedulikan netralitasnya sebagai insan jurnalis, terpengaruh opini DPR dan turut serta memojokkan pemerintah. Sebagai dampaknya, ribuan rakyat indonesia—tanpa didasari bekal pengetahuan yang cukup—ikut menyudutkan pemerintah. “Pemerintah adalah wakil rakyat tetpi tidak pro rakyat”, kalimat iulah yang menjadi senjata utama.

Di berbagai harian rakyat, baik media cetak maupun online, puluhan artikel bertajuk kebijakanimpor garam ini silih berganti menghiasi halaman utama. Baik artikel yang beraroma mendukung maupun yang mencerca kebijakan impor garam ini. Kedua belah pihak memiliki argumen masing-masing dalam mempertahankan pendapatnya mengenai kebijakan kontroversial ini.

Klik untuk membaca lanjutannya

Industri Perbankan, Berisiko Namun Menantang untuk Digeluti

Pebisnis bukan hanya orang yang menguasai materi manajemen dan ekonomi. Pebisnis  adalah mereka yang berani mengambil resiko ketika orang lain terlalu takut untuk mencoba. Pebisnis adalah mereka yang terus mencoba ketika orang lain berhenti karena putus asa. Pebisnis adalah mereka yang mampu melihat dan memanfaatkan sebuah peluang walau hanya sebesar lubang jarum. Bisnis adalah tentang kecerdasan, pegetahuan, kegigihan, pengalaman, dan intuisi.

Group Bakrie adalah sebuah perusahaan keluarga yang bergerak di beberapa sektor strategis dan kini telah berkembang dengan sangat pesat. Sektor-sektor strategis tersebut antara lain sektor telekomunikasi dengan Bakrie Telecom, sektor pengolahan sumber daya alam dengan Bumi Resources, maupun media online dengan Vivanews.

Tujuh puluh tahun bukan merupakan kurun waktu yang singkat, namun prestasi Group Bakrie tak dapat dipandang sebelah mata. Manajemen yang dikelola dengan profesional dan rapi bersanding dengan keputusan-keputusan yang berani dan inovatif membuat Group Bakrie menjadi salah satu perusahaan raksasa di nusantara. Kinerja yang apik terlihat dari sepak terjang Group Bakrie dalam mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang nyaris bangkrut dan merombaknya menjadi perusahaan yang cukup sukses. Sebut saja Lativi yang dulu hampir bangkrut karena terlilit hutang dan ber-rating rendah, namun setelah diakuisisi berubah menjadi TV One yang menjadi salah satu menjadi leader news station di Indonesia.

Mengakuisisi sebuah stasiun televisi swasta yang hampir bangkrut, siapa berani?

Klik untuk membaca lanjutannya

BLT, EFEKTIFKAH?

Krisis ekonomi tahun 1998 adalah sebuah tragedi yang menakutkan bagi bangsa Indonesia. Kestabilan perekonomian nasional yang telah susah payah dibangun sejak awal kemerdekaan dan hampir mencapai titik kulminasi kesejahteraan nasional, terpaksa jatuh pada tahun itu. Pemerintahan Suharto lah yang hampir membawa kestabilan perekonomian nasional menjuju titik kulminasi. Ironisnya, rezimnya pula yang menyebabkan krisis itu terjadi. Dolar yang terus merangkak naik, inflasi yang tak terkendali, dan membengkaknya hutang negara membuat pertumuhan ekonomi Indonesia saat itu seaakan hampir mati. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk memulihkan kembali keadaan perekonomian di Indonesia. Pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan baru untuk terus menekan inflasi. Namun hingga kini, perekonomian Indonesia tak lagi sehebat dulu. Mayoritas rakyat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan dan berdaya beli rendah.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah guna meningkatkan daya beli masyarakat miskin adalah dengan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Program ini mulai dijalankan sejak 24 Mei 2008 mengikuti kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Dengan BLT pemerintah berharap dapat menolong masyarakat miskin menghadapi krisis kenaikan BBM yang diikuti kenaikan harga barang-barang lain. Dana negara sebesar 13 triliun telah dipersiapkan untuk membantu 19,1 juta keluarga miskin di berbagai daerah di Indonesia. BLT diberikan berupa uang kontan sejumlah Rp.100.000,00 perbulan. Jika ditinjau secara sederhana, tampaknya BLT akan berhasil meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Namun jika ditinjau lebih dalam lagi, apakah program BLT benar-benar efektif untuk meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat?

Anggapan bahwa pemberian bantuan secara cuma-cuma akan sangat membantu bukanlah anggapan yang selalu benar. Bantuan bukanlah hal yang bersifat mutlak membantu, namun relatif. Ada kalanya bantuan akan sangat membantu, dan ada kalanya bantuan hanya akan memanjakan pola hidup. BLT yang diberikan berupa uang tunai secara cuma-cuma akan sangat berdampak pada pola hidup masyrakat. Uang tunai yang diberikan setiap bulan tanpa harus bekerja, hanya dengan sebuah surat keterangan tidak mampu yang kebenarannya dapat dimanupulasi.

Pada awalnya, BLT yang diberikan akan membantu masyarakat yang benar-benar tidak mampu. Mereka menjadi bisa membeli kebutuhan sehari-hari dan merasa sangat tertolong. Namun, pemberian BLT secara terus menerus dan rutin juga akan memanjakan pola hidup masyarakat. Masyarakat menjadi terbiasa mendapat uang tanpa harus bersusah payah. Mereka menjadi malas bekerja, dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka hanya dengan mengandalkan BLT saja sebagai sumber pendapatan. Bukannya menciptakan kemakmuran, bantuan secara langsung dan cuma-cuma hanya akan menciptakan generasi masyarakat yang malas bekerja dan malas berusaha.

Terbiasa mendapat keberuntungan dan kemudahan juga akan mengerdilkan pola pikir masyarakat. Pada umumnya dalam keadaan kritis, seseorang akan menggunakan pikirannya semaksimal mungkin untuk menciptakan jalan keluar dari jerat yang membelenggunya. Artinya, masyarakat akan menggunakan potensi yang mereka miliki semaksimal mungkin untuk menciptakan kreasi baru dan inovasi untuk dapat keluar dari peliknya permasalahan ekonomi yang mereka hadapi. Namun dengan BLT, masyarakat menjadi terbiasa hidup dengan menunggu uluran tangan dari orang lain. Dan akhirnya hanya berdiam diri di rumah, malas bekerja, dan menunggu datangnya jatah BLT bulan depan. Sungguh memilukan.

Bantuan tidak selalu membawa kebahagiaan, bahkan terkadang membawa kericuhan. Fakta yang terjadi, banyak aparat desa yang mengeluhkan tentang adanya BLT karena mereka harus bekerja lebih keras untuk mendata keluarga-keluarga prasejahtera yang pantas untuk mendapatkannya. Selain itu mereka juga mengeluhkan kemarahan warga yang sering terjadi karena kurang adilnya kinerja aparat desa untuk memutuskan keluarga mana yang berhak mendapat BLT. Kadang ada keluarga prasejahtera yang tidak mendapat BLT sedang di sisi lain tetangganya yang kaya mendapatkannya.

Pada praktiknya BLT kurang tepat diterapkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. BLT hanya akan membuat masyarakat manja terhadap bantuan, mendangkalkan daya kreativitas, dan menimbulkan kericuhan. Lantas upaya apakah yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat? Jawabannya adalah dengan berwirausaha atau enterpreneurship. Pemerintah dapat mendirikan industri-industri kecil yang kemudian diserahkan kepada masyarakat untuk dikelola. Selain memupuk pribadi yang gigih dan tekun bekeja, berwirausaha juga akan meningkatkan daya kreativitas masyarakat untuk mengembagkan industri mereka. Laba penghasilan dapat digunakan untuk menggaji karyawan, dan sisanya untuk mengembangkan industri tersebut. Selain meningkatkan daya saing masyarakat, industri-industri kecil ini juga akan menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia.

Memberi bantuan secara cuma-cuma bukanlah solusi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan. Memberikan dorongan kecil dan membiarkan masyarakat mengupayakannya sendiri akan lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Klik untuk membaca lanjutannya