BLT, EFEKTIFKAH?

Krisis ekonomi tahun 1998 adalah sebuah tragedi yang menakutkan bagi bangsa Indonesia. Kestabilan perekonomian nasional yang telah susah payah dibangun sejak awal kemerdekaan dan hampir mencapai titik kulminasi kesejahteraan nasional, terpaksa jatuh pada tahun itu. Pemerintahan Suharto lah yang hampir membawa kestabilan perekonomian nasional menjuju titik kulminasi. Ironisnya, rezimnya pula yang menyebabkan krisis itu terjadi. Dolar yang terus merangkak naik, inflasi yang tak terkendali, dan membengkaknya hutang negara membuat pertumuhan ekonomi Indonesia saat itu seaakan hampir mati. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk memulihkan kembali keadaan perekonomian di Indonesia. Pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan baru untuk terus menekan inflasi. Namun hingga kini, perekonomian Indonesia tak lagi sehebat dulu. Mayoritas rakyat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan dan berdaya beli rendah.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah guna meningkatkan daya beli masyarakat miskin adalah dengan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Program ini mulai dijalankan sejak 24 Mei 2008 mengikuti kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Dengan BLT pemerintah berharap dapat menolong masyarakat miskin menghadapi krisis kenaikan BBM yang diikuti kenaikan harga barang-barang lain. Dana negara sebesar 13 triliun telah dipersiapkan untuk membantu 19,1 juta keluarga miskin di berbagai daerah di Indonesia. BLT diberikan berupa uang kontan sejumlah Rp.100.000,00 perbulan. Jika ditinjau secara sederhana, tampaknya BLT akan berhasil meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Namun jika ditinjau lebih dalam lagi, apakah program BLT benar-benar efektif untuk meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat?

Anggapan bahwa pemberian bantuan secara cuma-cuma akan sangat membantu bukanlah anggapan yang selalu benar. Bantuan bukanlah hal yang bersifat mutlak membantu, namun relatif. Ada kalanya bantuan akan sangat membantu, dan ada kalanya bantuan hanya akan memanjakan pola hidup. BLT yang diberikan berupa uang tunai secara cuma-cuma akan sangat berdampak pada pola hidup masyrakat. Uang tunai yang diberikan setiap bulan tanpa harus bekerja, hanya dengan sebuah surat keterangan tidak mampu yang kebenarannya dapat dimanupulasi.

Pada awalnya, BLT yang diberikan akan membantu masyarakat yang benar-benar tidak mampu. Mereka menjadi bisa membeli kebutuhan sehari-hari dan merasa sangat tertolong. Namun, pemberian BLT secara terus menerus dan rutin juga akan memanjakan pola hidup masyarakat. Masyarakat menjadi terbiasa mendapat uang tanpa harus bersusah payah. Mereka menjadi malas bekerja, dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka hanya dengan mengandalkan BLT saja sebagai sumber pendapatan. Bukannya menciptakan kemakmuran, bantuan secara langsung dan cuma-cuma hanya akan menciptakan generasi masyarakat yang malas bekerja dan malas berusaha.

Terbiasa mendapat keberuntungan dan kemudahan juga akan mengerdilkan pola pikir masyarakat. Pada umumnya dalam keadaan kritis, seseorang akan menggunakan pikirannya semaksimal mungkin untuk menciptakan jalan keluar dari jerat yang membelenggunya. Artinya, masyarakat akan menggunakan potensi yang mereka miliki semaksimal mungkin untuk menciptakan kreasi baru dan inovasi untuk dapat keluar dari peliknya permasalahan ekonomi yang mereka hadapi. Namun dengan BLT, masyarakat menjadi terbiasa hidup dengan menunggu uluran tangan dari orang lain. Dan akhirnya hanya berdiam diri di rumah, malas bekerja, dan menunggu datangnya jatah BLT bulan depan. Sungguh memilukan.

Bantuan tidak selalu membawa kebahagiaan, bahkan terkadang membawa kericuhan. Fakta yang terjadi, banyak aparat desa yang mengeluhkan tentang adanya BLT karena mereka harus bekerja lebih keras untuk mendata keluarga-keluarga prasejahtera yang pantas untuk mendapatkannya. Selain itu mereka juga mengeluhkan kemarahan warga yang sering terjadi karena kurang adilnya kinerja aparat desa untuk memutuskan keluarga mana yang berhak mendapat BLT. Kadang ada keluarga prasejahtera yang tidak mendapat BLT sedang di sisi lain tetangganya yang kaya mendapatkannya.

Pada praktiknya BLT kurang tepat diterapkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. BLT hanya akan membuat masyarakat manja terhadap bantuan, mendangkalkan daya kreativitas, dan menimbulkan kericuhan. Lantas upaya apakah yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat? Jawabannya adalah dengan berwirausaha atau enterpreneurship. Pemerintah dapat mendirikan industri-industri kecil yang kemudian diserahkan kepada masyarakat untuk dikelola. Selain memupuk pribadi yang gigih dan tekun bekeja, berwirausaha juga akan meningkatkan daya kreativitas masyarakat untuk mengembagkan industri mereka. Laba penghasilan dapat digunakan untuk menggaji karyawan, dan sisanya untuk mengembangkan industri tersebut. Selain meningkatkan daya saing masyarakat, industri-industri kecil ini juga akan menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia.

Memberi bantuan secara cuma-cuma bukanlah solusi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan. Memberikan dorongan kecil dan membiarkan masyarakat mengupayakannya sendiri akan lebih berhasil guna dan berdaya guna.